Muhammad Agung Prabowo
Judul Buku : Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Drs. Muhammad Agung Prabowo, M.Si., Ph.D., Ak., "MERESET DISKURSUS CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA: Esensi Teoretis, Dinamika Perkembangan, dan Bukti Empiris Multidimensi" (preorder)
Author : Prof. Drs. Muhammad Agung Prabowo, M.Si., Ph.D., Ak.
Publisher : UNS Press
Bulan / Tahun Terbit : Februari / 2026
Panjang x Lebar Buku : 14,8 x 21 cm
Kertas : Digital (PDF)
ABSTRACT SINGKAT :
Corporate governance adalah tata pamong yang diterapkan pada entitas korporasi untuk memastikan pengelolaan berjalan baik melalui mekanisme check and balance. Konsep ini berangkat dari interaksi individu dalam entitas yang berbasis kontrak, namun karena kontrak tidak sempurna, governance berfungsi mencegah tindakan oportunistik, terutama dari pihak berkuasa. Governance dijalankan melalui bonding (dorongan berbuat baik) dan monitoring (pencegahan berbuat buruk), yang membutuhkan infrastruktur hukum, keterwakilan, dan sistem pelaporan yang efektif. Namun, banyak entitas di Indonesia menerapkan governance secara formalitas (de jure) tanpa substansi (de facto), sehingga akuntabilitas lemah dan membuka peluang eksploitasi. Pada akhirnya, governance menjadi pelajaran sejarah tentang dinamika kekuasaan, kebaikan, dan keadilan, yang menekankan pentingnya akuntabilitas untuk keberhasilan entitas maupun masyarakat..
Author : Prof. Drs. Muhammad Agung Prabowo, M.Si., Ph.D., Ak.
Publisher : UNS Press
Bulan / Tahun Terbit : Februari / 2026
Panjang x Lebar Buku : 14,8 x 21 cm
Kertas : Digital (PDF)
ABSTRACT SINGKAT :
Corporate governance adalah tata pamong yang diterapkan pada entitas korporasi untuk memastikan pengelolaan berjalan baik melalui mekanisme check and balance. Konsep ini berangkat dari interaksi individu dalam entitas yang berbasis kontrak, namun karena kontrak tidak sempurna, governance berfungsi mencegah tindakan oportunistik, terutama dari pihak berkuasa. Governance dijalankan melalui bonding (dorongan berbuat baik) dan monitoring (pencegahan berbuat buruk), yang membutuhkan infrastruktur hukum, keterwakilan, dan sistem pelaporan yang efektif. Namun, banyak entitas di Indonesia menerapkan governance secara formalitas (de jure) tanpa substansi (de facto), sehingga akuntabilitas lemah dan membuka peluang eksploitasi. Pada akhirnya, governance menjadi pelajaran sejarah tentang dinamika kekuasaan, kebaikan, dan keadilan, yang menekankan pentingnya akuntabilitas untuk keberhasilan entitas maupun masyarakat..
