Pembangunan lnklusif Disabilitas Menuju Indonesia Emas 2045 (preorder)
Author : Ravik Karsidi, dkk.
Publisher : UNS Press
Harga : Rp 0
ISBN : -
Bulan / Tahun Terbit : Mei / 2025
Jumlah Halaman : 266 halaman
Panjang x Lebar Buku : 16 x 25 cm
Kertas : Digital (PDF) & HVS (70 gsm)
Judul Buku : Pembangunan lnklusif Disabilitas Menuju Indonesia Emas 2045 (preorder)
Author : Ravik Karsidi, dkk.
Publisher : UNS Press
Harga : Rp 0
ISBN : -
Bulan / Tahun Terbit : Mei / 2025
Jumlah Halaman : 266 halaman
Panjang x Lebar Buku : 16 x 25 cm
Kertas : Digital (PDF) & HVS (70 gsm)
Sinopsis :
Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, telah dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu dari 8 prioritas Pembangunan adalah prioritas nomor 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, proses Pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat dengan target setinggi-tingginya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Seluruh rakyat artinya tidak ada diskriminasi. Seluruh rakyat menjadi subyek Pembangunan sekaligus menjadi sasaran untuk kesejahteraan Pembangunan. Pembangunan inklusif disabilitas, merupakan salah satu issue penting yang telah dirumuskan dalam strategi Pembangunan Nasional jangka menengah. Issue Pembangunan Inklusif Disabilitas, harusnya tidak berhenti sebatas strategi, namun perlu diwujudkan dalam perencanaan Pembangunan di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kebijakan Pembangunan inklusif disabilitas, melibatkan banyak sektor dan bidang. Seperti ekonomi inklusif, sosial inklusif, ketenagakerjaan inklusif, pendidikan inklusif, kebudayaan inklusif, Kesehatan inklusif, Industri inklusif, pariwisata inklusif, infrastruktur inklusif, hukum dan hak asasi manusia inklusif, keadilan inklusif, dan lain-lain. Secara filosofis Pembangunan inklusif disabilitas akan melibatkan semua sektor Pembangunan.
Author : Ravik Karsidi, dkk.
Publisher : UNS Press
Harga : Rp 0
ISBN : -
Bulan / Tahun Terbit : Mei / 2025
Jumlah Halaman : 266 halaman
Panjang x Lebar Buku : 16 x 25 cm
Kertas : Digital (PDF) & HVS (70 gsm)
Sinopsis :
Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, telah dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu dari 8 prioritas Pembangunan adalah prioritas nomor 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, proses Pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat dengan target setinggi-tingginya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Seluruh rakyat artinya tidak ada diskriminasi. Seluruh rakyat menjadi subyek Pembangunan sekaligus menjadi sasaran untuk kesejahteraan Pembangunan. Pembangunan inklusif disabilitas, merupakan salah satu issue penting yang telah dirumuskan dalam strategi Pembangunan Nasional jangka menengah. Issue Pembangunan Inklusif Disabilitas, harusnya tidak berhenti sebatas strategi, namun perlu diwujudkan dalam perencanaan Pembangunan di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kebijakan Pembangunan inklusif disabilitas, melibatkan banyak sektor dan bidang. Seperti ekonomi inklusif, sosial inklusif, ketenagakerjaan inklusif, pendidikan inklusif, kebudayaan inklusif, Kesehatan inklusif, Industri inklusif, pariwisata inklusif, infrastruktur inklusif, hukum dan hak asasi manusia inklusif, keadilan inklusif, dan lain-lain. Secara filosofis Pembangunan inklusif disabilitas akan melibatkan semua sektor Pembangunan.
